Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam penjelasan umumnya memuat pernyataan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan. Selanjutnya dapat tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan sejahtera (Sudaryono dan Natangsa Surbakti: 2005,320).
Secara umum Warga Binaan permasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Perlakuan terhadap Warga Binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan. Sistem pemasyarakatan berdasarkan sistem pemenjaraan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Undang-Undang No 12 tahun 1995).
Pidana Penjara
Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan (Djoko Prakoso:1988, 61). Pidana penjara adalah bentuk pidana berupa kehilangan kemerdekaan, bukan hanya dalam bentuk pidana penjara saja, tetapi juga dalam bentuk pengasingan, misalnya Napoleon Bonarpate ke Kepulauan St. Helena dan Pulau Elba (Syaiful Bakhri, 2009,65).
Hukuman penjara ditujukan kepada penjahat yang menunjukan watak buruk dan nafsu jahat. Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup. Hal ini diatur dalam Pasal 12 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:
- Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu;
- Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut;
- Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan (concursus), pengulangan (residive) atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52;
- Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.
Pidana Kurungan
Kurungan adalah pidana berupa pembatasan kemerdekaan seseorang yang dilakukan dengan menutup terpidana dalam penjara (Djoko Prakoso:1988, 67). Hukuman kurungan lebih ringan dari pada hukuman penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari, misalnya tempat tidur, selimut, dan lain-lain (Leden Marpaung: 2005,109).
Pengaturan lamanya hukuman kurungan diatur dalam Pasal 18 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:
- Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun;
- Jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena pembarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan;
- Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.
Kepustakaan:
Bakhri, Syaiful. 2009. Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia, Yogyakarta: Total Media.
Marpaung, Leden. 2005. Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
Prakoso, Djoko. 1988. Hukum Penitensier di Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
Surbakti, Natangsa. 2012. Filsafat Hukum Perkembangan Pemikiran Relevansinya Dengan Reformasi Hukum Indonesia. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
Komentar
Posting Komentar